Indonesia VS Belanda

Pemimpin & wakil rakyat kita memang sudah kehilangan sense of crisis….

Setelah gaji dan fasilitas Presiden, wakil-wakil rakyat (DPR RI), BPPN, dan pejabat2 yang lainnya lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan anggota parlemen di negeri sekaya Belanda.

Ternyata, fasilitas para menteri ini lebih wah juga. Orang barangkali akan maklum, ketika mobil dinas Menteri Kabinet, Volvo S 90 Executive Automatic, melintas memantulkan kilat cahaya.Maklum, menteri harus dijatah mobil yang representatif menilai Rp743.000.000, yang sebenarnya bisa dipakai untuk menyediakan 4 mobil gres yang lebih rendah hati

Sikap maklum muncul, mungkin saja karena itu sudah menjadi pemandangan biasa atau karena tidak ada pengetahuan pembanding. Namun, sikap maklum tersebut bisa menguap dan berubah menjadi tanda tanya, ketika ada bahan pembanding yang menggugah nalar sehat.

Di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas. Mengapa menteri Indonesia, yang praktis hampir bangkrut dan mayoritas rakyatnya melarat, harus bermewah-mewah?

Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, danPengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri pendahulunya, Margreet de Boer.

Pengertian mobil dinas di Belanda ya begitu masa jabatan selesai harus dikembalikan kepada negara, sehingga Mercedes E230 itu kini bisa dipakai oleh Pronk. Tanpa negara harus merogoh brankas untuk membeli mobil baru.

Untuk mobil yang benar-benar sudah tak layak pakai, barulah diadakan mobil baru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun negara membatasi bahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinas menteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan 1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp 712.640.000.

Menteri Keuangan Belanda Gerrit Zalm misalnya, dia mengendarai Volvo S80. Sedangkan Menteri Perhubungan dan Perairan Tineke Netelenbos cukup dengan Volvo S70. Seri mobil di atas dalam pandangan para ‘manajer negara’ Belanda sudah dinilai cukup representatif.

Parlemen kita kini terkesan mewah. Gedung DPR RI Senayan bagai show room Mobil mewah. Padahal di Belanda, anggota parlemen tidak mendapat gaji dan tunjangan mobil. Mereka hanya mendapat schadeloosstelling (ganti rugi) yang cekak dan tunjangan yang zakelijk. “Jatah mobil dinas?” Demikian reaksi pertama Hugo van der Steenhoven, anggota partai Groenlinks, saat ditanya soal ‘sarana mobilitas untuk menunjang tugas wakil rakyat’ itu. “Ah, laat me niet lachen, meneer (Jangan membuat saya tertawa, pak.)” kata Van der Steenhoven.

Dijelaskan bahwa anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara. Jadi jangankan mobil dinas, salaris (gaji) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukkan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Sebagai imbalan jerih payah, anggota parlemen menerima apa yang disebut schadeloosstelling alias ganti rugi.

“Anggota parlemen sepatutnya kan independen dan oleh karena itu diatidak berdinas pada pihak manapun,” jelas dia.

Jadi untuk urusan mobil ke Gedung Parlemen di Binnenhof (Den Haag), yang nyata-nyata demi kepentingan negara, itu menjadi tanggung jawab masing-masing anggota parlemen. Apalagi ‘mobilitas untuk merawat konstituen’, itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara melainkan partai darimana mereka berasal. Di sini logika yang dipakai simpel saja: urusan menemui konstituen adalah kepentingan partai, masa negara harus menanggung biayanya?

Negara hanya menyediakan uang ganti transport untuk kepentingan tugas anggota parlemen, besarnya 781,36 euro untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10-15 kilometer dari Kompleks Parlemen Binnenhof (Den Haag),1.093,63 euro untuk radius 15-20 kilometer dan 1.562,72 euro untuk radius lebih dari 20 kilometer. Jumlah tersebut semuanya bruto untuk satu tahun. Untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10 kilometer ke bawah, tidak masuk dalam ketentuan tersebut alias tidak mendapat apa-apa.

Makanya banyak anggota parlemen yang ngantor dengan naik trem, sejenis angkutan umum kota mirip kereta api tapi bentuknya lebih kecil. Jan Pronk, kini Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeh! eer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), malah sering datang naik sepeda.

Demikian hati-hati dan ketatnya Belanda mengelola keuangan negara, sehingga pada tahun 2001 neraca keuangan negara surplus sampai 7 milyar gulden (mata uang euro belum diberlakukan). Kelebihan tersebut sebagian dikembalikan kepada rakyat sebagai uang surprised di mana tiap-tiap rumah tangga mendapat 100 gulden atau setara 100 kg gula. Sebagiannya lagi dipakai untuk pembayaran utang negara, agar secepatnya berkurang.

Bila anda berkesempatan melancong ke Belanda, tidak ada salahnya mampir sebentar ke kompleks parlemen Binnenhof, di jantung kota Den Haag.Sekalian melakukan ‘studi banding’ dan setidak-tidaknya anda akan menyaksikan bahwa di halaman gedung parlemen negeri berpenghasilan 22.570 euro per kapita itu, tidak ada ditemukan mobil kelas Jaguar dan sejenisnya.

Bagaimana dengan parlemen kita?

ironis memang…..padahal penerapan hukum yg berlaku dikita masih sebagian besar berdasarkan hukum belanda, kenapa bukan peraturan2 seperti ini yg kita ambil ya….